Industri Rokok Terancam, Gappri Minta Ini ke Presiden Jokowi

Ilustrasi Tembakau Rokok (Pixabay)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 28 Juli 2022 | 22:00 WIB

Sariagri - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memohon kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) legal.

Untuk diketahui, industri rokok merasa terancam dengan rencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar uji publik terkait Perubahan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Menurut Ketua Umum Gappri, Henry Najoan, upaya tersebut cukup mengagetkan dan terkesan dipaksakan untuk segera mensahkan perubahan PP 109/2012 tersebut.

“Gappri dengan tegas menolak perubahan PP 109/2012. Pasalnya, kami melihat PP 109/2012 yang ada saat ini masih relevan untuk diterapkan,” ujar Henry Najoan.

Henry beralasan, apabila tujuan perubahan PP 109/2012 untuk menurunkan prevalensi perokok pada anak-remaja dengan indikator prevalensi, seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat data resmi pemerintah menunjukkan angka prevalensi sudah turun jauh bahkan sudah turun dari target tahun 2024.

Henry Najoan menyebutkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR (SUSENAS KOR) yang menyatakan bahwa prevalensi perokok anak terus menurun. Dari 9,1% di tahun 2018, turun menjadi 3,87% di tahun 2019, turun lagi di tahun 2020 menjadi 3,81%, bahkan tinggal 3,69% di tahun 2021.

Selain itu, dokumen resmi pemerintah Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023, halaman 87, menyatakan bahwa indikator kesehatan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun turun. Di tahun 2013 sebesar 7,2%, kemudian turun menjadi 3,8% di tahun 2020.

“Argumentasi untuk menurunkan prevalensi jumlah perokok pemula tidak memiliki dasar yang valid karena tanpa adanya revisi PP 109/2012, prevalensi perokok anak telah mengalami penurunan sebagaimana data resmi pemerintah di atas,” tegas Henry Najoan.

Sementara itu, Ketua umum Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap revisi PP 109/2012.

"Pada dasarnya kami sebagai pemangku kepentingan industri hasil tembakau ini menolak dengan tegas revisi PP 109," kata Budidoyo.

PP19/2012 Cacat Hukum

Menurutnya pengajuan dan usulan untuk merevisi PP 19/2012 cacat hukum. Ditambah pada saat pelaksanaan uji publik, banyak sekali hal yang dilanggar. Uji publik dilaksanakan secara mendadak kemudian pihak yang diundang lebih banyak dari masyarakat anti tembakau.

"Kami tidak pernah mendapatkan draft. Yang jadi heran, di teman-teman yang mendukung revisi, semua mendapatkan draft jadi ini tidak adil," ungkapnya

Sependapat, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Soeseno menegaskan, pelaksanaan uji publik revisi PP 109/2012 sangatlah tidak sesuai.

Baca Juga: Industri Rokok Terancam, Gappri Minta Ini ke Presiden Jokowi
Pengamat Sarankan Masyarakat Dilibatkan dalam Perumusan Regulasi IHT

"Kalau kita melihat proses itu sebenarnya bukan uji publik hanya mencari legitimasi publik," ujarnya.

Soeseno mengaku kecewa terhadap pemerintah yang mengabaikan nasib akar rumput. Dia mengungkapkan, petani sebagai kelompok marjinal yang paling sulit mendapatkan akses informasi terkait revisi regulasi ini.

"Kami dipaksa untuk mnyetujui beleid perubahan yang jelas-jelas berisi total pelarangan dan menambah beban terhadap sektor tembakau," pungkasnya.

Video Terkait