Antisipasi Kelangkaan Migor, Kemendag Diminta Amankan Pasokan CPO

Ilustrasi kelapa sawit. (Antara)

Editor: Dera - Senin, 31 Oktober 2022 | 14:30 WIB

Sariagri - Meski persoalan minyak goreng tidak lagi sesulit pada awal hingga pertengahan tahun 2022, namun Anggota Komisi VI DPR Dedi Yevri Sitorus menyatakan di beberapa tempat baik harga maupun pasokan cenderung belum pulih. Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat.

Tingginya permintaan akan minyak goreng ditengah kondisi menipisnya stok bahan baku mutlak harus disikapi serius oleh para pemangku kepentingan agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng seperti yang terjadi sebelumnya.

"Nah ini tentu perlu dimitigasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), sehingga ketika terjadi harga tinggi atau barang langka baru melakukan kebijakan,” ungkapnya. 

Menurut hematnya, Kemendag perlu melakukan pengamanan rantai pasok, identifikasi masalah dan melakukan percepatan mitigasi persoalan CPO, agar dimasa depan dapat dihindari hal-hal yang hanya mengulangi persoalan yang sudah pernah dihadapi oleh bangsa ini.

"Karena kami belum mendengar adanya skema pengamanan rantai pasok yang sistemik, serta kebijakan pengendalian harga yang lebih terukur dari Kemendag,” tegas Politisi Fraksi PDIP itu.

Baca Juga: Antisipasi Kelangkaan Migor, Kemendag Diminta Amankan Pasokan CPO
Tahun Depan, CPO Indonesia Ditargetkan Jadi Acuan Harga Dunia

Tak berhenti di sana, melihat langkah pemerintah yang sudah mulai menahan ekspor minyak sawit mentah (CPO) guna memenuhi kebutuhan domestik akibat menipisnya bahan baku, ia pun mendorong agar Kemendag segera melakukan proyeksi dan prognosa atas ketersediaan maupun stabilisasi harga produk turunan CPO, terlebih saat ini sudah mendekati Nataru 2022 dan Ramadhan di tahun 2023.

"Kenaikan minyak goreng pada tahun lalu itu dimulai pada bulan Oktober 2021 dan akhirnya melonjak drastis pada Januari-Februari 2022. Sehingga, kalau tidak dari sekarang dilakukan mitigasi maka itu akan menjadi persoalan yang sangat besar,” pungkasnya, seperti dilansir dari laman DPR RI.