Lagi-lagi Impor Kedelai, DPR Tagih Janji Presiden Soal Swasembada

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. (dpr.go.id/Arief/Man)

Editor: Dera - Senin, 14 November 2022 | 07:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa produksi kedelai dalam negeri masih sangat jauh dari yang dijanjikan pemerintahan Jokowi.

“Komoditi padi, jagung, dan kedelai merupakan janji dari 2 periode presiden yang katanya akan swasembada,” kata Andi dalam keterangan tertulisnya. 

Ia menjelaskan bahwa angka produksi kedelai dalam negeri masih jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah.

“Khusus untuk kedelai, ini masih sangat jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah, kebutuhan kedelai dalam negeri ini 2,9 juta ton, tapi yang diproduksi dalam negeri hanya 200 ribu ton,” sindirnya. 

Selain itu, Anggota Fraksi PKS ini juga mengatakan bahwa banyak pengrajin tahu dan tempe yang gulung tikar akibat mahalnya bahan baku kedelai.

“Pada saat ini petani kita tidak tertarik untuk menanam kedelai karena kalah saing dengan padi dan jagung,” ungkap Andi.

“Imbasnya, banyak pengrajin tahu tempe gulung tikar karena bahan bakunya mahal yang juga karena dari adanya perang Rusia-Ukraina,” tambahnya.

Kemudian ia memberitahu bahwa ia sudah mengimbau pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pengrajin tahu dan tempe.

“Nah kemarin kita sudah memberikan solusi dan mengimbau pemerintah agar pengrajin tahu tempe ini diberikan subsidi, misal dia membeli seharga Rp9 ribu per kilo, nah ini seribu rupiahnya ini disubsidi oleh pemerintah,” ungkap Andi, seperti dilansir dari laman resmi fraksi.pks.id.

Oleh karena itu, ia terus mengingatkan pemerintah untuk tidak lambat dalam mengeksekusi kebijakan terkait ini karena akan merugikan ekonomi negara.

Baca Juga: Lagi-lagi Impor Kedelai, DPR Tagih Janji Presiden Soal Swasembada
DPR: Selama Bergantung pada Impor, Masalah Kedelai Tak Akan Selesai

“Saya kira janji pemerintah ini harus ada cetak biru ke depannya tentang bagaimana mau meningkatkan produksi kita,” imbaunya.

“Ini memang menjadi masalah besar dan kami di komisi IV dan PKS selalu mengingatkan pemerintah tapi ini sangat lambat eksekusi dari kebijakannya sehingga menyebabkan kelangkaan kedelai dan merugikan pengrajin serta ekonomi kita,” tutupnya.