Bebaskan IKM dari Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan

Minuman manis. (Pixabay)

Editor: Yoyok - Selasa, 22 November 2022 | 13:15 WIB

Sariagri - Industri Kecil dan Menengah (IKM) perlu dibebaskan dari cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). Sebab, kebijakan itu dapat mempengaruhi kinerja industri makanan minuman (mamin) dalam bentuk penurunan volume penjualan dan kenaikan harga.

“Cukai MBDK merupakan wacana lama yang implementasinya direncanakan pada tahun 2023. Target pencanangan tersebut mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Ia menambahkan, kebijakan ini juga menambah beban konsumen karena cukai akan didistribusikan ke konsumen secara langsung melalui instrumen kenaikan harga. Hal ini berpotensi mengurangi minat konsumen dalam mengonsumsi produk.

Untuk diketahui, pengenaan tarif cukai minuman berpemanis akan didasarkan pada kandungan gula dan pemanis buatan yang terdapat di dalamnya. Semakin tinggi kadar gulanya maka akan semakin tinggi juga besaran cukai yang akan dikenakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2020 mengusulkan tiga jenis minuman berpemanis yang akan dikenakan tarif MBDK, yaitu teh kemasan dengan tarif Rp1.500 per liter, minuman berkarbonasi Rp2.500 per liter serta minuman berenergi, dan kopi konsentrat sebesar Rp2.500 per liter.

Hasran mengatakan kemungkinan besar Industri Besar dan Sedang (IBS) sektor makanan minuman akan memilih untuk mereformulasi produk dengan kadar gula yang lebih rendah. Namun, perusahaan juga membutuhkan waktu untuk mengambil langkah ini mengingat risiko yang ditimbulkan juga cukup signifikan. 

Data BPS menunjukkan industri makanan minuman merupakan salah satu industri yang tumbuh positif selama pandemi Covid-19. Selama empat triwulan berturut-turut di tahun 2020, kontribusinya terhadap PDB Indonesia tumbuh masing-masing sebesar 3,94 persen, 0,22 persen, 0,66 persen, dan 1,66 persen secara tahunan (y-o-y).

“Namun, peningkatan itu ditopang oleh pertumbuhan pada IBS yang hanya 1 persen dari total unit usaha industri makanan minuman di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, 99 persen perusahaan di sektor ini didominasi oleh IKM. Saat pandemi Covid-19 merebak, banyak IKM sektor makanan minuman berhenti beroperasi,” papar Hasran.

Hasran kemudian menunjukan data BPS di 2020, industri kecil dana mikro sektor minuman mengalami penurunan produksi selama empat triwulan berturut-turut pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,63 persen, -6,20 persen, -8,72 persen, -9,16 persen secara tahunan (y-o-y). Begitu juga dengan IBS sektor makanan mengalami penurunan produksi tiap triwulannya sebesar -5,64 persen, -11,80 persen, -11,47 persen, dan -8,99 persen secara tahunan (y-o-y).

“Ketika ekonomi nasional mulai pulih, banyak pelaku usaha sektor ini yang kembali mengoperasikan usahanya. Namun mereka kembali dihadapkan dengan tantangan lain, seperti kenaikan harga BBM bersubsidi. Tarif MBDK yang akan diberlakukan nanti sudah pasti akan semakin menambah beban pada biaya produksi,” tandasnya.

Baca Juga: Bebaskan IKM dari Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
Ketika Krisis, Kemenperin: Industri Makanan dan Minuman Jadi Bantalan

Sejauh ini posisi IKM sektor makanan minuman dalam cukai MBDK masih belum jelas karena subjek cukai MBDK masih belum ditetapkan. Namun, apabila subjeknya diperluas ke IKM, kebijakan ini akan menambah beban yang ditimbulkan oleh pandemi dan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pemerintah perlu memberikan kepastian waktu penerapan cukai MBDK terlepas dari kondisi apapun yang akan dihadapi Indonesia. Kepastian waktu ini juga penting untuk menghilangkan uncertainty atau ketidakpastian yang berpotensi mempengaruhi sikap investor IBS sektor makanan minuman.