Tolak Keras Rencana Impor Beras, DPR: Sudah Cukup Rakyat Menderita

Ilustrasi beras. (pixabay)

Editor: Dera - Selasa, 22 November 2022 | 16:00 WIB

Sariagri - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah untuk impor beras guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasalnya, kata Akmal, wacana impor beras ini sudah sangat santer sebesar 500 ribu ton akibat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini hanya 651 ribu ton dari target 1,2 juta ton.

“Inilah akibat undang-undang pangan No. 18 Tahun 2012 dilemahkan oleh undang-undang cipta kerja yang seharusnya orientasi pangan nasional itu kedaulatan dan kemandirian, kini dipersempit dengan ketersediaan saja,” kata Akmal dalam keterangan tertulisnya. 

Legislator asal Sulawesi selatan ini menjelaskan kenapa ia dan fraksinya menolak keras rencana impor beras karena data BPS sendiri mengatakan ada kelebihan 6 juta ton beras dari neraca yang ada. Meskipun beras ini ada di masyarakat atau di gudang-gudang petani, namun dengan adanya wacana pemerintah impor beras menunjukkan negara lebih memilih beli beras asing daripada produksi petani dalam negeri.

“Data ada kelebihan dari neraca beras. Bahkan Menteri pertanian pada Oktober lalu, pernah menegaskan neraca ketersediaan beras untuk tahun 2022 dipastikan cukup. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektar. Kalau kita tidak percaya pada data BPS, kita percaya pada data yang mana,” ketus Akmal pada berbagai forum rapat baik dengan Kementan, RNI, BULOG, dan Badan Pangan Nasional.

Baca Juga: Tolak Keras Rencana Impor Beras, DPR: Sudah Cukup Rakyat Menderita
Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras dari Hulu ke Hilir

Politisi PKS ini mencurigai ada pengkondisian impor beras untuk kepentingan-kepentingan segelintir pihak yang memburu rente. Hal ini ditunjukkan angka stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dirilis oleh Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan National Food Agency (NFA). Bapanas dan NFA mencatat stok beras 2022 Bulog hanya mencapai 673.613 ton atau lebih kecil dibanding pasokan 1.252.292 ton pada Oktober 2021 dan 973.032 ton pada Oktober 2020.

“Kementerian yang bertanggung jawab pada produksi pangan kita sudah menegaskan bahwa data stok beras yang hanya setengah target CBP itu tidak benar. Ini sesama pengelola lembaga negara saling bertolak belakang informasinya. Sudah cukup rakyat yang menderita akibat kebijakan pragmatis seperti impor beras. Saya dan Fraksi PKS menolak tegas rencana pemerintah melakukan impor beras baik tahun ini maupun tahun depan,” ungkapnya, seperti dilansir dari laman resmi Fraksi PKS.