Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Perdagangan

Pedagang Pasar: Minyak Goreng Subsidi Mulai Langka!

Ilustrasi Minyak Kita. (pakmul.id)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 30 Januari 2023 | 22:00 WIB

Sariagri - Ketua DPP Bidang Penguatan Usaha & Investasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon, mengatakan produk produk minyak goreng subsidi dengan merek Minyak Kita mulai sulit dicari di pasar atau mengalami kelangkaan di lapangan.

Padahal, menurutnya, komoditas minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dia menilai, kondisi ini tidak wajar atau terhitung sebagai anomali.

"Saat ini minyak goreng subsidi di lapangan sudah mengalami kelangkaan. Kalaupun ada itupun harganya sudah tidak sesuai HET, bahkan jauh dari batas HET," ujarnya dalam keterangan pers, Jakarta, Senin (30/1).

"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu Pemilu dan dua bulan menjelang Bulan Ramadan," tambahnya.

Lebih lanjut, Furqon mengungkapkan, di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harga minyak goreng subsidi sudah mencapai Rp 16.000. Harga minyak goreng tersebut sudah sangat melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mendapat keluhan dari banyak pedagang pasar di berbagai wilayah. Seperti di sejumlah pasar di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, harga minyak goreng subsidi ini sudah mencapai Rp 16.000 yang tentu ini sangat merugikan banyak pihak," ucapnya.

Baca Juga: Pedagang Pasar: Minyak Goreng Subsidi Mulai Langka!
Minyakita Langka, Konsumen Mulai Menjerit

Ia menyampaikan bahwa pihak produsen, baik dari Kementerian Perdagangan dan BUMN sebagai distributor resmi pemerintah memiliki tanggung jawab agar minyak goreng subsidi kembali stabil baik dari sisi pasokan maupun harga.

"Banyak pihak yang memiliki tanggung jawab agar kondisi ini stabil kembali, seperti produsen, Kementerian Perdagangan, dan BUMN sebagai distributor barang," pungkasnya.