Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Perdagangan

Kebijakan Perpajakan Jangan Cuma Menyasar Satu Model Bisnis Digital

Kolaborasi Gojek dan Tokopedia. (Foto: Antara)

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 20 Mei 2021 | 19:50 WIB

SariAgri - Pelaku usaha digital berharap kebijakan fiskal di bidang ekonomi digital tidak menargetkan pada satu model. Selain itu, kebijakan perpajakan digital juga mesti sinkron dengan kebijakan pajak lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Perpajakan digitak diharapkan juga tidak menghambat pengusaha baru yang masuk ke bisnis ecommerce untuk naik kelas dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke atas,” kata Dimas Kuncoro Jati, Public Policy and Government Relations Lead Tokopedia dalan Webinar Seri Ekonomi Digital yang diadakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Kamis (20/5).

Dimas menambahkan, kebijakan perpajakan juga mesti memahami model bisnis digital. Sebab, di model digital itu ada yang ecommerce, digital, hybrid, dan sosial media. “Karena kalau salah satu model yang ditarget bisa menimbulkan masalah baru. Para pelaku bisnis bisa migrasi ke model yang tidak ditarget. Jika ini terjadi maka perlindungan konsumennya menjadi rendah,” ujarnya.

Dimas menegaskan sebelum kebijakan perpajakan digital diterapkan sebaiknya sosialisasinya mesti masif. “Sebab, pengalaman sebelumnya, setiap ada kebijakan terkait digital akan menimbulkan keriuhan di tingkat bawah. Inilah sebab, pentingnya kesadaran di tingkat lapangan untuk memahami kebijakan perpajakan digital,” pungkasnya.

Baca Juga: Kebijakan Perpajakan Jangan Cuma Menyasar Satu Model Bisnis Digital
Dibuka Melemah, Rupiah Hari Ini dalam Tekanan

Diketahui, transaksi ekonomi digital di Indonesia meningkat secara signifikan semenjak pandemi Covid-19. Data dari Google, Temasek, dan Bain & Company memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, hampir separuh kegiatan ekonomi digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital ini.

Akan tetapi, beberapa kebijakan fiskal di bidang ekonomi digital masih belum jelas dan belum selaras dengan kebijakan lainnya, sehingga implementasinya masih menimbulkan pertanyaan.

 Video Terkait: