Ombudsman Beberkan 12 Temuan Permasalahan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Pekerja memanggul beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). (Foto: Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 18 Oktober 2021 | 18:10 WIB

Sariagri - Ombudsman mengungkapkan dari hasil investigasi tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), terdapat 12 temuan yang menjadi permasalahan yang dirangkum menjadi lima ruang lingkup. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan temuan itu pada awalnya diindikasikan dengan adanya CBP turun mutu dan polemik impor.

“Saya sampaikan, berdasarkan laporan tim investigator Ombudsman ada 12 temuan pada CBP yang dirangkum menjadi lima ruang lingkup,” ungkap Yeka dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2021 dan Penyampaian LAHP dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah, Senin (18/10/2021).

Ruang lingkup pertama terkait perencanaan dan penetapan CBP, Ombudsman mencatat dua temuan yaitu tidak adanya perencanaan pangan nasional terkait tata Kelola CBP dan tidak adanya penetapan besaran jumlah CBP.

Ruang lingkup kedua terkait pengadaan CBP. Ombudsman mencatat tiga temuan, yaitu tidak memadainya teknologi pendukung pasca panen, tidak optimalnya pengadaan beras dalam negeri dan tidak adanya standar terkait indikator dalam pengambilan keputusan importasi beras.

Ruang lingkup ketiga terkait perawatan dan penyimpanan CBP. Yeka membeberkan, Ombudsman mencatat dua temuan yaitu tidak cermatnya pencatatan perawatan CBP dan tidak teraturnya penyimpanan CBP di gudang Perum Bulog.

“Kenapa beras turun mutu itu terjadi, memang karena itu bukan gudang beras, tetapi hanya gudang pada umumnya,” kata Yeka.

Ruang lingkup keempat terkait penyaluran dan pelepasan CBP oleh Bulog. Ombudsman mencatat adanya empat temuan yaitu tidak efektifnya implementasi kebijakan HET, tidak adanya market tetap dalam penyaluran CBP, tidak ditindaklanjutinya permohonan pelepasan CBP dan tidak efektifnya penyelesaian pengadaan anggaran disposal stock Bulog yang menggantung.

“Bayangkan 20 ribu ton itu diajukan dari 2019 sampai sekarang belum selesai. Ini menjadi fokus,” tutur Yeka.

Ruang lingkup kelima terkait pembiayaan CBP. Ombudsman mencatat adanya permasalahan kebijakan pembiayaan CBP yang tidak mendukung tata Kelola CBP itu sendiri. Diketahui bahwa selama ini pembiayaan dalam pengadaan beras, Bulog harus menanggung dengan pinjaman ke bank dengan bunga komersial. Sedangkan proses pembayaran negara membutuhkan waktu yang lama.

Baca Juga: Ombudsman Beberkan 12 Temuan Permasalahan Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah
Legislator Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras dari Hulu ke Hilir

“Bulog harus menanggung beban biaya yang tinggi, mekanisme pembayaran beras oleh negara ke Bulog membutuhkan proses yang sangat panjang,” ungkap Yeka.

Yeka menegaskan, secara Undang-Undang, 30 hari kerja setelah diterbitkannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait CBP tersebut maka Kementerian dan Lembaga terkait yang menerima LAHP tersebut harus sudah ada upaya perbaikan.

“Meskipun upaya perbaikan itu masih dalam bentuk rencana kerja,” tandasnya.

Video terkait:

 

Video Terkait