Melihat Gonta-ganti Kebijakan Pemerintah Guna Stabilkan Harga Minyak Goreng dalam Negeri

Minyak goreng murah di toko ritel modern cepat habis. (Sariagri/Dwi Rachmawati)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 28 Januari 2022 | 16:55 WIB

Sariagri - Pemerintah mencabut kebijakan pembiayaan subsidi minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan tersebut sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri (Permendag) 01 dan 03 Tahun 2022 yang baru diimplementasikan selama seminggu belakangan.

Sebagai gantinya, sejak kemarin (27/1/2022) pemerintah menerapkan kebijakan baru yaitu penetapan Domestic Market Obligation (DMO) pada eksportir CPO/Olein/Minyak Goreng dan Domestic Price Obligation (DPO) kepada produsen Crude Palm Oil (CPO) serta penetapan harga eceran tertinggi (HET) yang baru.

Lantas, mengapa Kementerian Perdagangan gonta-ganti kebijakan dalam mengupayakan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau?

Direktur Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan mengatakan bahwa perubahan kebijakan terjadi lantaran belum optimalnya implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah mengakui bahwa distribusi minyak goreng kemasan satu harga dengan subsidi dari dana BPDPKS pada kenyataannya belum lancar.

"Kalau kebijakan sudah optimal artinya distribusi lancar, tapi ternyata sudah banyak dirasakan masyarakat saat ini berbagai kendala dan kesulitan mencari stok minyak goreng dengan harga terjangkau," ungkap Oke dalam Konferensi Pers Kamis (27/1/2022).

Karena itu, kata Oke, pemerintah mengembalikan penerapan kebijakan yang sebelumnya pernah dilakukan yaitu harga bahan baku yang terjangkau kepada produsen minyak goreng dalam hal ini melalui penetapan DPO produk CPO dan Olein di dalam negeri.

Namun, Oke menegaskan, para produsen dan distributor minyak goreng yang sebelumnya sudah menyalurkan minyak goreng kemasan satu harga Rp14.000 per liter masih dapat mengklaim  selisih harga dari harga keekonomian ke HET kepada BPDPKS.

Oke menyebutkan, klaim selisih harga yang akan dibayarkan BPDPKS hanya untuk produk minyak goreng kemasan yang telah disalurkan selama periode 4-18 dan 19-31 Januari 2022. Penyaluran lewat dari periode tersebut tidak bisa diklaim ke pihak BPDPKS.

"Batas perusahaan minyak goreng mengklaim selisih harga dari penyaluran minyak goreng Rp14.000 per liter tidak dibatasi hingga 31 Januari 2022 saja, tapi yang diingat yang bisa diklaim ke BPDPKS adalah penyaluran barang hingga 31 Januari 2022. Selama penyaluran minyak goreng murah hingga 31 Januari 2022, maka klaimnya masih bisa dilakukan meskipun sudah masuk Februari 2022," jelasnya.

Saat ini, Oke mengungkapkan, dari 72 perusahan minyak goreng yang terdaftar dalam kebijakan permendag 01 dan 03, belum ada yang melakukan klaim kepada BPDPKS.Baca Juga: Melihat Gonta-ganti Kebijakan Pemerintah Guna Stabilkan Harga Minyak Goreng dalam Negeri
Disentil Presiden Jokowi soal Harga Minyak Goreng yang Masih Mahal, Begini Respons Kemendag



"Karena mereka mungkin harus melengkapi dokumen. Sistem administrasinya masih berjalan, jadi belum kita ketahui berapa banyak yang akan melakukan klaim dan berapa yang sudah tersalurkan," sebut Oke.

Untuk diketahui, sejak 27 Januari 2022 Kemendag mengeluarkan kebijakan baru yaitu penetapan DMO bagi eksportir produk CPO, Olein dan minyak goreng sebesar 20 persen dari volume ekspor untuk dipasok ke dalam negeri. DPO berlaku bagi produsen CPO untuk menjual bahan baku kepada produsen minyak goreng dalam negeri dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp9.300 per kilogram untuk CPO, dan Rp10.300 per kilogram untuk produk olein.

Selain itu, Kemendag juga menetapkan harga eceran tertinggi yang baru untuk produk minyak goreng antara lain Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. 

Video Terkait