Kebijakan Harga Minyak Goreng, Saatnya Perusahaan Besar Berbagi Margin dengan Petani Sawit

Warga membeli minyak goreng kemasan di salah satu pusat perbelanjaan di Kudus, Jawa Tengah, Rabu (19/1). (ANTARA FOTO)

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Selasa, 1 Februari 2022 | 16:30 WIB

Sariagri - Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng per 1 Februari 2022 sebesar Rp11.500 per liter untuk curah dan harga crude palm oil (CPO) untuk Domestic Market Obligation (DMO) Rp9.300 per kilogram.

“Kebijakan subsidi minya goreng telah usai per 1 Februari. Kini, pemerintah menggunakan mekanisme HET dan DMO,” kata mantan anggota Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, melalui cuitannya di Twitter @alamsyahsaragih, kemarin.

“Kita lihat apakah perusahaan besar mau berbagi margin dengan petani?” imbuhnya.

Sebelumnya, Alamsyah mencuit bahwa subsidi minyak goreng pada dasarnya adalah subsidi tambahan untuk biodiesel, siapa yang diuntungkan?

Ia juga mempertanyakan pernyataan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menyatakan subsidi mencapai 1,5 miliar liter dengan dana Rp7,6 triliun untuk 6 bulan.

“Mengapa volume naik 25 persen tapi alokasi dana naiknya lebih dari 100 persen? Apakah Menteri Keuangan sudah menyetujui ini?” kata Alamsyah.

Alamsyah juga sempat merujuk pernyataan Kementerian Perekonomian yang menyatakan subsidi untuk 1,2 miliar liter selama enam bulan pada 5 Januari 2022. Anggaran yang dibutuhkan pun mencapai Rp3,6 triliun untuk menutupi selisih harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Alamsyah mengatakan, BPDPKS telah mengalokasikan Rp51,86 triliun untuk subsidi biodiesel pada 2021 akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional. Ia juga mempertanyakan, apakah subsidi bisa menembus Rp60 triliun pada tahun 2022. “Belum lagi kompensasi untuk minyak goreng,” cuitnya.

Selain itu, Alamsyah juga mempertanyakan apakah kenaikan harga CPO temporer. Tak hanya itu, Alamsyah juga bertanya soal mitigasi dampak pembengkakan subsidi untuk kebijakan biodiesel yang ambisius.

Produktivitas Sawit Rakyat Sangat Buruk

Alamsyah mengatakan hingga 2021, dana BPDPKS untuk peremajaan sawit rakyat hanya mencapai 4,73 persen dari total dana. Padahal, produktivitas sawit rakyat sangat buruk.

“Sementara untuk subsidi industri biodiesel sejak 2015 sudah dominasi 79,04 persen atau Rp110,03 triliun dari total dana. Wilmar Group peroleh porsi paling dominan sebesar 36 persen dari total dana subsidi tersebut. Berapa pungutan ekspor yang mereka setor ke BPDPKS?” tutur Alamsyah.

Ia pun mengomentari sikap ambisius pemerintah dengan biodiesel, mengapa tidak menerapkan kontrak jangka panjang untuk bahan campuran biodiesel. Sebab, menurut dia, dengan estimasi harga keekonomian yang wajar, fluktuasi harga pasar tak menguras subsidi dan mengancam alokasi peremajaan sawit rakyat.

Selain itu, meski beban devisa akibat impor minyak meresahkan, namun mengurangi dengan campuran bahan nabati dari sawit tanpa skema kontrak jangka panjang hanya akan mengulang nasib yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  atau PLN sebelumnya saat tertekan harga batu bara beberapa waktu lalu.

Alamsyah lalu menyarankan pemerintah membuka neraca sawit nasional. “Buah sawit adalah komponen biaya produksi tertinggi CPO. Kebijakan mematok harga mandatori Rp 9.300 per kilogram untuk 20 persen Domestic Market Obligation (DMO) CPO diperkirakan akan menekan harga sawit rakyat. Perusahaan besar akan memprioritaskan selamatkan nilai tambah dari kebun mereka,” kata Alamsyah.

 

Selain pabrik, kata Alamsyah, perusahaan besar memiliki kebun sendiri yang lebih luas dibandingkan plasma maupun kebun sawit swadaya rakyat. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang menunjukkan pangsa produksi perkebunan sawit rakyat hanya 33,51 persen.

Lalu untuk perkebunan besar negara menguasai 4,41 persen. Sedangkan perkebunan besar swasta paling mendominasi sebanyak 62,08 persen produksi minyak sawit.

“Adanya DMO 20 persen dengan harga Rp9.300 per kilogram akan lebih dulu menghantam pangsa produksi perkebunan rakyat,” pungkasnya.

Perkebunan  <a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/37404/kelapa'>kelapa</a>  sawit.(Antara)
Perkebunan kelapa sawit.(Antara)

Pedagang Untung Besar

Sementara itu, pemerhati sosial ekonomi, Gatot Bimo, mengatakan kalau petani merugi, sementara konsumen juga membayar mahal, berarti pedagang yang untung.

“Untuk beras, adalah pada pedagang yang mandi keuntungan. BPS mencatat Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) beras pada 2018 adalah 20,83 persen. Pedagang grosir mengambil margin 7,72 persen dan pedagang eceran mengutip 12,17 persen,” ujarnya.

Menurut Gatot, pola distribusi perlu disehatkan. Sebab, kalau petani dan konsumen sama-sama dirugikan sementara pedagang menikmati untung besar tentu ini tidak adil. “Pedagang boleh untung, tapi jangan terlalu besar, agar tidak menimbulkan kesenjangan,” pungkas Gatot.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan DMO dan CPO tak boleh merugikan petani sawit. "Kebijakan ini diterapkan guna memberikan jaminan stok bahan baku minyak goreng di dalam negeri sehingga harga minyak goreng lebih terjangkau oleh masyarakat luas," katanya.

Baca Juga: Kebijakan Harga Minyak Goreng, Saatnya Perusahaan Besar Berbagi Margin dengan Petani Sawit
Dugaan Permainan Kartel Minyak Goreng, Anggota DPR Minta Pengawasan Tegas dari Kemendag

Penegasan itu sekaligus memberikan klarifikasi atas salah tafsir dari pelaku usaha kelapa sawit yang menerapkan harga lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sesuai harga DPO.

Dia mengatakan harga Rp 9.300 per kg adalah harga jual CPO untuk 20 persen kewajiban pasok ke dalam negeri dalam rangka penerapan DMO. Kebijakan DMO dan DPO tersebut disalahartikan oleh beberapa pelaku usaha sawit yang seharusnya membeli CPO melalui mekanisme lelang yang dikelola KPBN dengan harga lelang, namun mereka melakukan penawaran dengan harga DPO.

Video Terkait