Legislator Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan Urusi Minyak Goreng

Ilustrasi minyak goreng curah. (Antara)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 24 Maret 2022 | 13:30 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyesalkan sikap pemerintah yang lepas tangan terkait lonjakan harga minyak goreng. Alih-alih ikut mengatur harga migor agar terkendali, pemerintah justru menyerahkan masalah ini pada mekanisme pasar. Menurutnya, ini sama saja Pemerintah lepas tangan terhadap urusan masyarakat.

Mulyanto mengungkapkan sikap pemerintah yang abai seperti itu Indonesia mengalami paradoks atau sesuatu yang bertentangan. "Negeri yang kaya sumber daya alam (SDA) seperti Indonesia malah mengalami kelangkaan migor. Harga CPO dunia tinggi tapi tidak menjadi berkah malah menuai musibah," kata Mulyanto kepada awak media.

Mulyanto juga membandingkan harga minyak goreng di Malaysia dan Indonesia. Ia menyebut harga minyak goreng subsidi di Malaysia dijual dengan harga Rp8.500 per kilogram dan minyak goreng non subsidi Rp 19 ribu per kilogram.

Sedangkan di Indonesia berdasarkan kebijakan baru tanggal 16 Maret 2022, HET minyak goreng curah menjadi sebesar Rp 14 ribu per liter, naik dari sebelumnya Rp 11.500 per liter. Sementara harga minyak goreng kemasan dilepas melalui mekanisme pasar yang harganya sekarang menjadi sekitar Rp28 ribu per liter.

"Seharusnya harga minyak goreng di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu. Pasalnya kita sama-sama produsen CPO utama dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan," ucapnya.

Di sisi lain dengan kenaikan harga CPO dunia yang tinggi, imbas Perang Rusia-Ukraina, maka seharusnya Indonesia sebagai negara eksportir CPO dan turunannya dapat menangguk berkah, bukan malah sebaliknya menuai musibah.

"Kisruh kemahalan dan kelangkaan migor. Bahkan menimbulkan beberapa korban jiwa saat antrian panjang migor," tuturnya.

Terkait hal tersebut Mulyanto minta pemerintah harus bersikap adil. Menurutnya, pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang menguntungkan rakyat. Bukan hanya menguntungkan beberapa gelintir pengusaha.

"Ini kan soal bagaimana kita mengelola negara, menjalankan amanat konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan membangun kesejahteraan umum. Negara tidak boleh lepas tangan dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Baik terhadap harga migor dalam negeri maupun terhadap durian runtuh windfall profit yang diterima eksportir dari lonjakan harga CPO dunia," terangnya.

Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Tak Lepas Tangan Urusi Minyak Goreng
Mendag Ungkap Ada Mafia Minyak Goreng, Racmat Gobel: Tidak Ada Itu

Mulyanto mengatakan bahwa pemerintah perlu peningkatan pajak ekspor CPO dan turunannya yang bersifat progresif sebanding dengan peningkatan harga CPO internasional. Negara harus hadir mengatur dengan menarik pajak dari si kaya untuk meringankan beban si miskin.

"Ini kan soal kantong kiri dan kantong kanan kas negara. Kalau ada political will, konsistensi dan ketegasan, semestinya kita bisa mengelola tata niaga komoditas migor ini agar tersedia di pasar dan dengan harga yang terjangkau masyarakat," pungkasnya.

Video Terkait