DPR: Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin Lebih Buruk dari Kemendag!

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam. (dpr.go.id)

Editor: Dera - Kamis, 31 Maret 2022 | 19:05 WIB

Sariagri - Meski pemerintah sudah melakukan berbagai upaya, namun permasalahan minyak goreng hingga kini belum juga usai. 

Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam justru menilai penanganan minyak goreng di tangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) justru lebih buruk dibandingkan Kementerian Perdagangan. (Kemendag). 

"Ternyata setelah seminggu kuasa atas komoditas minyak goreng dipegang oleh Kemenperin, ini kami lihat jauh lebih gagal daripada Kemendag. Jauh lebih buruk penanganannya," ujar Mufti saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/3). 

"Saya coba cek tanya di banyak orang dan di banyak tempat, tidak ada barang (minyak goreng curah). Jikalau pun ada di beberapa tempat, tetapi harganya sangat mahal yaitu Rp30.000 per liter," sambungnya. 

Lebih lanjut dirinya berkelakar, pemerintah harus berjuang keras untuk menstabilkan harga minyak goreng sekaligus mengatasi kelangkaan yang terjadi di pasaran. 

"Tugas Kemenperin dalam hal ini adalah penyediaan, jadi kalau dia memperbaiki ini buka saja krannya agar bagaimana caranya industri-industri minyak goreng itu tumbuh. Tidak usah mengurusi distribusi," tegas Mufti. 

Baca Juga: DPR: Penanganan Minyak Goreng oleh Kemenperin Lebih Buruk dari Kemendag!
Minyak Goreng Curah di Tangani Kemenperin, DPR: Jauh Lebih Gagal!

Untuk itu Mufti mendesak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag agar berani berjuang mengatasi permasalahan minyak goreng ini demi memenuhi harapan rakyat Indonesia. Sebab urusan minyak goreng ini, Komisi VI tidak main-main dan sangat serius.

Melansir laman dpr.go.id, ia berharap Kemendag dapat lebih fokus kepada urusan distribusi.

"Ayo berjuang demi rakyat. Karena kalau Kemenperin mau serius mengurusi hal ini, dia bisa membuka keran bagi tumbuhnya industri-industri minyak goreng dalam negeri. Tidak seperti sekarang dikangkangi oleh para mafia-mafia minyak goreng ini. Maka harapan kami, buka saja keran bagi industri minyak goreng dalam negeri ini," tandasnya.