Adanya Larangan Ekspor, Perusahaan Sawit Siap Taat Aturan Pemerintah

Hasil perkebunan kelapa sawit. (Antara)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Rabu, 27 April 2022 | 18:45 WIB

Sariagri - Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Surya Langgeng Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan akan menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait ekspor.

"Pada dasarnya manajemen perusahaan akan senantiasa menaati regulasi yang ditetapkan pemerintah, kalau yang dilarang ekspor crude palm oil (CPO) tentu akan dirasakan dampaknya bagi perusahaan, namun dengan adanya perubahan kebijakan ini tentu kita sambut baik," kata Kepala Tata Usaha PT Surya Langgeng Sejahtera, Dhimas Angraetna, di Kandangan Rabu (27/4/2022).

Menurut dia, PT SLS yang beroperasi di Kecamatan Kalumpang memang tidak mengolah sendiri produk jadi CPO. Karena tidak memiliki pabrik pengolah CPO, dan hingga saat ini PT SLS berproduksi untuk menghasilkan buah tandan segar kelapa sawit untuk dikirim ke pabrik perusahaan yang masih satu group.

Guna memenuhi pasokan buah sawit perusahaan saat ini disuplai dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) di perkebunan sendiri, jadi tidak tergantung dari pasokan luar. TBS dikirim secara rutin untuk diolah di pabrik agar efisien dan demi menjaga kualitas buah sawit yang akan diolah.

Communication and Investor Relations Manager PT Astra Agro Lestari Tbk, Fenny Sofyan, mengatakan terkait keputusan pemerintah RI yang menyatakan melarang ekspor produk turunan kelapa sawit dalam rangka menjaga pasokan dalam negeri agar melimpah dan harganya tetap murah, Astra Agro menyatakan patuh terhadap kebijakan tersebut.

"Selama ini strategi penjualan Astra Agro Grup bersifat oportunistik, di mana melihat penawaran atau harga terbaik antara ekspor dan domestik," ujarnya.

Dengan kebijakan larangan ekspor, maka kami akan mengoptimalkan strategi penjualan di pasar domestik," katanya, saat memberikan keterangan mewakili manajemen PT Subur Agro Makmur (SAM), yang beroperasi di Bajayau, Kecamatan Daha Barat .

Terkait harga, walaupun ada perbedaan namun selama ini telah berjalan seiring dengan efektif baik di pasar ekspor maupun domestik.

Kondisi tersebut berbeda dengan saat adanya kebijakan DMO dan DPO, di mana pihaknya menjual kewajiban DMO dengan harga DPO dan di luar kewajiban DMO, pihaknya menjual harga pasar, baik domestik maupun ekspor.

Baca Juga: Adanya Larangan Ekspor, Perusahaan Sawit Siap Taat Aturan Pemerintah
Duh! Petani Sawit Rugi Triliunan Rupiah Imbas Larangan Ekspor Migor

Sementara itu, pemerintah kembali menggulirkan kebijakan baru yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto yang menegaskan pelarangan ekspor untuk produk turunan kelapa sawit, Refined, Bleached, Deodorized (RBD) palm olein, dan bukan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit.

Kebijakan disampaikan Selasa (26/4) tersebut juga sekaligus meluruskan pandangan banyak pihak yang menganggap pelarangan itu terhadap produk CPO, sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran anjoknya harga sawit, utamanya di kalangan para pelaku usaha perkebunan sawit termasuk para petani sawit.

Video Terkait