Nilai Larangan Ekspor CPO Plin-plan, Pengamat: Mendag Perlu Bicara

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. (Dok.Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 28 April 2022 | 17:30 WIB

Sariagri - Informasi kebijakan pemerintah terkait larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dinilai plin-plan. Setelah pengumuman pada 22 April 2022, harga tandan buah segar (TBS) anjlok dan berdampak pada penerimaan petani kelapa sawit.

Pada Selasa (26/4/2022) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto mengatakan dalam konferensi pers bahwa larangan ekspor hanya ditujukkan untuk Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Namun, selang sehari pada Rabu (27/4/2022) malam, Airlangga menggelar konferensi pers kembali dan mengumumkan larangan ekspor mencakup seluruh produk sawit mulai dari CPO, dan turunannya termasuk RPO, RBD Palm Olein, POME dan minyak goreng.

Pernyataan kedua Airlangga sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur pelarangan sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil mulai Kamis (28/4/2022).

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan seharusnya pemerintah tidak boleh memberikan informasi plin-plan. Menurut dia, Menteri Perdagangan yang seharusnya mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan Permendag 22/2022 yang diterbitkannya.

"Yang ngomong RBD aja itu kan menteri ekonomi setelah bertemu dengan industri CPO kan. Kemarin Airlangga ngomong gitu belum tau sebabnya, itu seharusnya tidak boleh masa dia mau melawan perintah atasan. Harusnya Menteri Perdagangan yang membuat konferensi pers. Dia harus ngomong apa dasarnya, yang dia buat itu (Permendag) yang disebut presiden," kata Agus saat dihubungi Sariagri.id, Kamis (28/4/2022).

Agus menilai kebijakan larangan ekspor minyak sawit sudah pasti menimbulkan kerugian pada pendapatan negara maupun petani kelapa sawit.
 
"Petani pasti rugi, pemerintah mungkin sudah persiapkan bagaimana penanganan petaninya, bagaimana menghadapi kekurangan pendapatan APBN, bagaimana mengurangi biaya petani untuk memproduksi," katanya.

Baca Juga: Nilai Larangan Ekspor CPO Plin-plan, Pengamat: Mendag Perlu Bicara
Larangan Ekspor Migor dan Bahan Bakunya Pengaruhi Perdagangan Global



Agus menambahkan, hal terpenting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah keseimbangan supply dan demand sesuai hukum ekonomi.

"Yang adil cuma Tuhan, mana bisa manusia bisa bikin keadilan. Yang penting keseimbangan hukum ekonomi yaitu keseimbangan suplai dan demand," pungkasnya.

 

Video Terkait