2 Pekan Ekspor CPO Dilarang, Kok Harga Minyak Goreng Masih Mahal?

Ilustrasi minyak goreng. (seskab.go.id)

Editor: Dera - Rabu, 11 Mei 2022 | 16:05 WIB

Sariagri - Dua pekan sudah larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya yaitu minyak sawit olahan (RPO), Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), Pome, dan Used Cooking Oil diberlakukan. 

Namun sayangnya, kebijakan yang resmi diberlakukan per 28 April 2022 tersebut belum terlihat hasil yang disignifikan. Bahkan harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. 

Di mana harga minyak goreng kemasan rata-rata masih berkisar Rp24.000 per liter, sementara harga minyak goreng curah masih berada di atas Rp14.000 per liter, salah satunya di wilayah Bogor, Jawa Barat. 

Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya pun geram dan mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal gejolak harga minyak goreng curah yang belum juga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) RP14.000 per liter di daerahnya.

Bima berpendapat gejolak harga yang cukup tinggi di pasaran menunjukkan masih ada permasalahan yang belum teratasi di Kementerian Perdagangan, meskipun sudah ada penangkapan terhadap oknum yang meloloskan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Menurut data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUMKMdagin) Kota Bogor, harga minyak goreng curah di pasar tradisional daerahnya masih dijual pedagang seharga Rp19.000 per liter.

Bahkan data di Pasar Bogor dan Pasar Anyar rata-rata harga jual minyak goreng curah di angka Rp19.000 sampai Rp20.000.

Wali Kota Bogor itu menyampaikan dengan gejolak harga akibat keterbatasan stok dan permainan distribusi minyak goreng curah jelas merugikan semua pihak, terutama masyarakat ekonomi lemah dan para pedagang.

Senada dengan Bima Arya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyindir Menteri Perindustrian lemah dalam mengendalikan harga migor curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Tak hanya harga minyak goreng yang belum stabil, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalbar berharap kran ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dibuka kembali agar melalui aktivitas itu berdampak pada penerimaan devisa negara dan penyerapan lapangan kerja.

Jika larangan ekspor berlanjut lebih lama maka kapasitas tangki penyimpanan pabrik terbatas dan akan penuh. Dengan hal itu aktivitas bisa saja berkurang, dengan begitu bisa berdampak pada tenaga kerja dan lainnya.

GAPKI menilai larangan ekspor berdampak besar, di mana dari pajak ekspor bisa membuat penerimaan devisa negara dari sawit tidak ada. Kemudian dari sisi penyerapan lapangan kerja tentu berkurang.

Baca Juga: 2 Pekan Ekspor CPO Dilarang, Kok Harga Minyak Goreng Masih Mahal?
PKS: Larangan Ekspor CPO Hanya Gimmick Demi Meraih Simpati Publik

Kebijakan larangan ekspor CPO juga membuat harga minyak sawit anjlok di berbagai daerah, sehingga membuat petani semakin menjerit dan merugi. 

Melihat dampak yang terjadi, akankah kebijakan larangan eskpor yang digadang-gadang pemerintah mampu mengatasi gejolak harga minyak goreng di Tanah Air? 

Video Terkait