Petani Rugi, Fadli Zon Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Fadli Zon, Politisi Partai Gerindra. ([email protected])

Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 17 Mei 2022 | 17:05 WIB

Sariagri - Anggota komisi I DPR RI, Fadli Zon meminta pemerintah untuk segera mencabut kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan perbaiki kebijakan persawitan Indonesia. Hal itu dipaparkan langsung melalui akun media sosialnya @fadlizon.

Fadli Zon menyebut, kebijakan larangan ekspor CPO sangat merugikan negara, petani maupun pengusaha sawit.

“Sesudah dua minggu lebih pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya, kita kini bisa sama-sama melihat kebijakan tersebut memang tak berangkat dari kajian matang,” tulis Fadli Zon di akun twitternya.

Menurutnya, kebijaksaan larangan ekspor minyak goreng dan CPO serta turunannya sudah gagal mencapai tujuan. Terbukti, malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO.

“Selain gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri, kebijakan tsb kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita,” tambah Fadli Zon.

Fadli Zon pun meminta pemerintah untuh segera membuka keran ekspor. Menurutnya, sesuai dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang sudah ada sebelumnya.

"Segera saja buka lagi keran ekspor. Kan sudah ada DMO," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon merasa heran dengan sikap pemerintah yang tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor CPO. Padahal beberapa waktu yang lalu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan tersebut bukanlah solusi dari permasalahan.

“Sejak bulan lalu @hkti telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, krb penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligations)," tulis Fadli Zon.

“Itu sebabnya, HKTI @hkti sejak awal mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut," sambungnya.

Menurut Fadli Zon ada beberapa alasan kenapa kebijakan tersebut tidak tepat dan perlu mencabut larangan atau disusun kembali agar bisa memperbaiki keadaan sekarang.

“Ada beberapa alasan kenapa kebijakan tsb tidak tepat sehingga perlu segera dicabut dan disusun kembali sebuah kebijakan persawitan yg lebih baik,” tulis Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, ia menduga kebijakan larangan ekspor CPO berawal dari tidak tepatnya analisa terhadap pemasalahan dan data yang ada.

"Pertama, kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosa persoalan yg tak akurat. Sebagai gambaran, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen)," ujar Fadli Zon.

"Di sisi lain, produksi minyak goreng sawit (MGS) pd thn 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton (25,07 persen)," sambungnya.

Selain kesalahan analisa dan berujung pada keputusan yang tidak tepat, kebijakan larangan ekspor CPO tersebut juga disebut Fadli Zon merugikan petani karena menyebabkan harga TBS turun drastis.

"Kedua, kebijakan tsb telah merugikan tiga juta petani sawit kita. Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022 lalu, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya," tulis Fadli Zon.

“Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah. Di Sumatera Selatan, misalnya, harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram," sambungnya.

Kebijakan larangan ekspor CPO menurut analisa Fadli Zon juga menyebabkan kerugian pada negara karena turunnya devisa eskpor.

"Ketiga, kebijakan larangan ekspor ini juga bisa merugikan kinerja perdagangan kita. Larangan tsb jelas akan menurunkan penerimaan devisa ekspor. Pada tahun 2021, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar, atau lebih dari Rp500 triliun," terang Fadli Zon.

Bahkan menurut Fadli Zon selain kehilangan devisa ekspor, posisi Indonesia juga menjadi lemah lantaran Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia.

"Keempat, kebijakan larangan ekspor ini telah melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Pasca-pemberlakuan larangan ekspor CPO Indonesia, Malaysia kini menjadi penguasa 84 persen ekspor CPO," tulis Fadli Zon.

"Kelima, kebijakan larangan ekspor itu terbukti gagal menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Harga minyak goreng pada minggu kedua Mei ini masih berada di angka Rp24.500 per liter. Angka ini masih jauh lebih mahal dari tetapan harga eceran tertinggi yg dibuat pemerintah," terang Fadli Zon.

Dalam penutup cuitannya, Fadli Zon meminta pemerintah untuk segera mencabut larangan ekspor CPO yang telah diberlakukan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Baca Juga: Petani Rugi, Fadli Zon Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO
PKS: Larangan Ekspor CPO Hanya Gimmick Demi Meraih Simpati Publik

"Jadi, sebelum kebijakan larangan ekspor CPO ini memberi kerugian yang lebih besar, HKTI mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut larangan tersebut. Sesudah itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat," tutupnya.

Sekadar informasi, sebelumnya DMO adalah kewajiban produsen untuk menjual sebagian dari produksi minyak atau gas mereka dengan harga diskon atau setara dengan harga ekspor mereka ke pasar di dalam negeri. Kebijakan ini sejatinya sudah berlaku sejak Januari 2022 lalu guna memastikan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan domestik stabil.

Video Terkait