Deretan Drama Soal Minyak Goreng di Negeri Penghasil Sawit Terbesar

Presiden Jokowi berikan subsidi minyak goreng curah jadi Rp14 ribu per liter. (Instagram Jokowi)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Sabtu, 21 Mei 2022 | 13:00 WIB

Sariagri - Drama soal kelangkaan minyak goreng di negeri ini harus melalui beberapa babak sampai lahir kebijakan larangan ekspor CPO dan membukanya kembali. Ini bermula kebutuhan pokok itu mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2021, hingga mencapai puncak sepanjang April hingga Mei 2022.

Tercatat, harga minyak goreng mengalami kenaikan lebih dari 50 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat, kebutuhan penting masyarakat Indonesia, dari banyaknya kuliner yang diolah dengan cara digoreng. Saat terjadi kenaikan signifikan, keluarga menengah ke bawah menjerit.

Harga minyak goreng curah maupun kemasan mengalami kenaikan signifikan sejak bulan Maret lalu. Pada 17 Maret 2022, minyak goreng kemasan per dua liter mencapai Rp44 ribu hingga Rp49 ribu di swalayan. Artinya, harga per liter berkisar Rp22 ribu hingga Rp24.500.

Harga migor kembali mengalami kenaikan lagi pada bulan April 2022. Dari data Kementerian Perdagangan, secara year on year (yoy), harga minyak goreng kemasan pada April 2022 mengalami kenaikan hingga 73,2 persen bila dibandingkan harga April 2021.

Kenaikan bukan hanya dialami minyak goreng kemasan. Minyak goreng curah secara yoy juga naik sekitar 50,3 persen. Dari harga sekitar Rp12.400 pada April 2021 naik menjadi sekitar Rp18.700 pada April 2022.

Tak tinggal diam melihat situasi ini, Pemerintah mengambil tindakan dengan melarang ekspor produk minyak goreng dan Refind, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein per 28 April 2022.

RBD Palm Olein merupakan produk hasil rafinasi atau fraksinasi dari Crude Palm Oil (CPO). Pengolahan itu merupakan proses untuk menghilangkan asam lemak bebas dan bau yang masih terdapat pada CPO.

Lantas, India termasuk yang ketar-ketir ketika pemerintah RI melarang ekspor minyak sawit. Dari data, pada bulan Maret lalu, Negeri Bollywood ini mengimpor 207.362 ton minyak sawit dari Indonesia. Dari jumlah itu, ada 145.696 ton RBD Palm Olein.

Direktur Jenderal  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/37723/perdagangan'Perdagangan/a  Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) tersangka kasus minyak goreng. (Antara)
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) tersangka kasus minyak goreng. (Antara)

Terungkapnya Mafia Minyak Goreng

Dugaan adanya mafia minyak goreng muncul ketika harga domestik naik tak wajar dalam hitungan setahun. Usai dilakukan pengungkapan, penangkapan tersangka mafia minyak goreng dilakukan.

Adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indasari Wisnu Wardhana menjadi sosok yang ditangkap pertama. Lalu, ada tiga tersangka lain yang datang dari perusahaan swasta produsen minyak goreng kemasan.

Para tersangka tersebut adalah Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Togar Sitanggang selaku General Manager PT Musim Mas dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Parlindungan Tumanggor.

Empat orang itu ditahan atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Pada 11 Mei 2022 lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan perpanjangan masa penahanan empat tersangka selama 40 hari, terhitung mulai 9 Mei hingga 17 Juni 2022.

Kemudian, Lin Che Wei menjadi sosok tersangka baru dalam kasus minyak goreng. Ekonom yang cukup terkenal di Indonesia itu diduga ikut melakukan tindak pidana korupsi minyak goreng berupa fasilitas ekspor CPO dan turunannya. LCW kini ditahan selama 20 hari.

Keran Ekspor Minyak Goreng Dibuka Lagi

Usai dilakukan larangan ekspor RBD Palm Olein pada 28 April 2022 lalu, presiden Joko Widodo memutuskan kembali membuka ekspor mulai 23 Mei 20022. Jokowi menyebut ada beberapa pertimbangan tentang dibukanya ekspor produk turunan CPO.

Berdasarkan laporan di lapangan, pasokan minyak goreng terus bertambah. Kemudian, harga migor rata-rata nasional sudah mengalami penurunan. Selain itu, ada 17 juta tenaga industri sawit petani, pekerja dan tenaga pendukung yang akan terbantu dengan dibukanya ekspor minyak goreng.

Melihat babak demi babak soal kelangsungan minyak goreng ini, wajar saja jika negeri ini masih bertumpu pada hasil minyak kelapa sawit. Di mana bisnis makanan atau untuk mengonsumsi kebutuhan pokok sehari-hari saja wajib menggunakan minyak goreng.

Sayangnya, masih ada beberapa 'oknum culas' yang mencoba mempermainkan kebutuhan minyak goreng. Mereka lebih memilih 'memberikan jatah' ke luar negeri dibandingkan dalam negeri demi cuan semata. Mestinya Pemerintah juga harus peka melihat keadaan ini, bukannya memelihara orang-orang oportunis, yang pada akhirnya mencoreng nama sebuah institusi negara.

Video Terkait



Baca Juga: Deretan Drama Soal Minyak Goreng di Negeri Penghasil Sawit Terbesar
Pencabutan Larangan Ekspor CPO Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi