Program Migor Curah Rakyat, Ini Ketentuan Bagi Produsen Hingga Konsumen

Distribusi minyak goreng curah di Kediri, Jawa Timur. (Antara)

Editor: M Kautsar - Kamis, 26 Mei 2022 | 12:20 WIB

Sariagri - Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat. Permendag tersebut muncul setelah Presiden resmi membuka kembali keran ekspor produk minyak sawit sejak Senin kemarin (23/5).

Kemendag menyampaikan melalui Permendag ini, Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau.

Adapun beberapa aturan yang tertuang dalam Permendag 33/2022 tersebut untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah dengan harga terjangkau di dalam negeri.

Pertama, seluruh produsen crude palm oil (CPO) dan atau eksportir CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein dan UCO (minyak jelantah) diwajibkan berpartisipasi dalam program minyak goreng curah. Sedangkan, produsen yang tidak berpartisipasi maka dilarang melakukan ekspor produk-produk minyak sawit tersebut.

Selanjutnya, aturan kedua, produsen CPO tersebut dapat mendaftar program minyak goreng curah (MGCR) melalui SIMIRAH yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Dalam pendaftaran, produsen tersebut harus melampirkan estimasi produksi CPO, rencana bulanan pasokan CPO kepada produsen minyak goreng, dan perjanjian kerja sama dengan produsen minyak goreng.

Ketiga, produsen minyak goreng juga diwajibkan mengikuti program MGCR dengan melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMIRAH. Produsen minyak goreng harus melampirkan estimasi produksi minyak goreng, perjanjian kerja sama dengan produsen CPO, rencana bulanan pasokan minyak goreng kepada pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE), dan perjanjian kerja sama dengan PUJLE.

Aturan keempat yaitu dalam permendag ini juga diatur kewajiban bagi PUJLE untuk menyalurkan realisasi penerimaan DMO minyak goreng curah kepada pengecer sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. PUJLE yang berpartisipasi dalam Program MGCR harus memiliki aplikasi digital yang terintegrasi dengan SINSW. Aplikasi digital tersebut dapat menyediakan fitur yang memuat data produsen minyak goreng, data PUJLE, data pengecer, data konsumen dengan merekam NIK, data transaksi, serta data rekapitulasi transaksi harian pembelian, penjualan, dan stok.

Baca Juga: Program Migor Curah Rakyat, Ini Ketentuan Bagi Produsen Hingga Konsumen
Rocky Gerung: Penunjukan Luhut Atasi Migor Tanda Mendag Bakal Disingkirkan



Selain itu, kelima, Permendag 33/2022 juga mewajibkan pengecer untuk menyalurkan realisasi DMO kepada konsumen sesuai HET yang telah ditetapkan. Penyaluran tersebut dilakukan dengan merekam data dalam aplikasi digital yang dimiliki PUJLE. Selain itu, pengecer wajib mematuhi pembatasan penjualan minyak goreng curah serta menyampaikan informasi sebagai peserta Program MGCR dan informasi
HET.

Untuk pengawasan, tertuang dalam aturan keenam, Kementerian Perdagangan akan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tim tersebut terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri), serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung). Pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Video Terkait