Pemerintah Libatkan Kasad Urus Migor, DPR: Terlalu Berlebihan!

Minyak goreng curah. (Antara)

Penulis: Rashif Usman, Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 3 Juni 2022 | 12:40 WIB

Sariagri - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengkritik langkah Pemerintah melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.

Mulyanto mengatakan bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

"Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," kata Mulyanto, kepada awak media.

Mulyanto menegaskan pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Baca Juga: Pemerintah Libatkan Kasad Urus Migor, DPR: Terlalu Berlebihan!
Khofifah Sidak, Harga Minyak Goreng Curah di Surabaya Sudah Sesuai HET

Pengawasan, lanjutnya, perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah selanjutnya yang cukup rawan seperti Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," tegas Mulyanto.

Video Terkait