Laporan Khusus: Ekspor Impor Kukejar, Neraca Komoditas Kudapat

Ekspor Impor Kukejar Neraca Komoditas Kudapat (Sariagri/Faisal Fadly)

Editor: Yoyok - Jumat, 24 Juni 2022 | 16:01 WIB

Sariagri - Sekalipun hanya memindahkan angka dan dokumen pendukung ternyata tak semudah dibayangkan, sebab harus sinkron. Kalau tidak, bisa timbulkan banyak persepsi, apalagi akan ditampilkan di sebuah pusat informasi. Inilah sebab, kesibukan pegawai bagian data ekspor dan impor di sejumlah kementerian saat ini meningkat. 

Tak cuma itu, bagian information and technology (IT) lebih sibuk lagi. Selain menghimpun data ekspor dan impor dari sejumlah kementerian, juga harus menjaga stabilitas jaringan dan ancaman dari peretas atau hacker.

Itu semua terjadi karena Lembaga Nasional Single Window (LNSW) mulai merealisasikan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) atau kerap disebut Neraca Komoditas (NK) untuk penerbitan izin perdagangan beberapa komoditas. Keberadaan SNANK ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 yang merupakan bagian dari implementasi Omnibus Law Cipta Kerja 2020. 

Selama ini, informasi tentang ekspor-impor hanya berlandaskan data parsial. Terkadang prognosa dan realisasinya tidak sinkron. Tak aneh jika ada pejabat yang bilang tak butuh impor tapi nyatanya ada impor.

Kepala LNSW Muhammad Agus Rofiudin mengatakan SNANK adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. 

“Kami membantu mengintegrasikan sistemnya. Tentu tidak bisa langsung kita integrasikan, tapi dimulai dari pembahasan proses bisnisnya,” ujar Agus, beberapa waktu lalu.

Menurut Agus, LNSW terus melakukan pertemuan intens dengan setiap kementerian dan lembaga untuk membahas desain proses bisnis hingga regulasi. Desain proses bisnis meliputi berbagai detail meliputi uraian barang, Harmonized System (HS) hingga kode satuan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi setiap kementerian dan lembaga serta pengusaha.

Saat SNANK diimplementasikan, pihaknya akan mengadakan asistensi dan pendampingan terhadap setiap kementerian dan lembaga serta pengusaha. 

“Misalnya beras pecah, pecahnya berapa persen dan masuknya HS berapa. Kami sudah punya template-nya, sudah punya cara menyusunnya, harapannya akan memudahkan ditahap berikutnya,” kata Agus.

LNSW adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai integrator khususnya di kebijakan tata kelola ekspor dan impor. Dalam mengelola SNANK, LNSW akan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait tanpa menghilangkan kewenangan masing-masing instansi.

Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/12143/pangan'Pangan/a  Pokok Strategis (Sariagri/Faisal Fadly)
Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis (Sariagri/Faisal Fadly)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tampaknya sangat berkepentingan dengan Neraca Komoditas. "Dengan adanya neraca ini, maka integrasi dan sinergi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan bisa jauh lebih positif, lebih kuat, dan lebih komprehensif sehingga tidak saling menafikan satu sama lain," kata Sri Mulyani.

Bagi sisi pelaku usaha, neraca komoditas akan memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, serta efisien dalam merencanakan berbagai kegiatan usahanya. Mulai dari pengajuan izin hingga perencanaan untuk impor maupun ekspor, serta kepastian dari proses administrasi.

Lebih dari itu, Sri Mulyani mengungkapkan hal itu bisa menimbulkan kepercayaan yang semakin tinggi dari dunia usaha terhadap sistem yang melayani mereka. Sehingga berbagai perbaikan ini dapat menghasilkan efisiensi nasional yang diharapkan akan tercapai dan daya competitiveness ekonomi Indonesia juga akan meningkat.

Di sisi lain, neraca komoditas juga dapat digunakan untuk menjaga transparansi data komoditas dari berbagai sistem di Kementerian/Lembaga. Sebab saat ini masih terdapat inkonsistensi data dan informasi maupun aturan, juga dari sisi verifikasi dari berbagai transaksi.

"Kementerian/Lembaga teknis tentu dapat mengakses data flow dari neraca komoditas ini, baik dari hulu hingga ke hilir, melalui satu dashboard yang sama yaitu dashboard Sistem Nasional Neraca Komoditas," jelasnya.

Agus menambahkan SNANK memiliki beberapa kelebihan seperti pemungutan pajak pelaku usaha menjadi transparan, kewajiban pelaku eksportir dan importir terpenuhi dan kepastian terdistribusinya komoditas impor. Kemudian, ada transparansi jumlah barang dan harga komoditas ekspor dan impor, serta terpadunya dengan sistem informasi lain seperti pelabuhan dan bea cukai.

“SNANK ini akan memberikan kejelasan terhadap pelaku usaha, transparansi, rencana kebutuhan. Dengan adanya regulasi, ini akan menjadi rujukan data yang luar biasa,” ujar Agus.

Pemerintah sah-sah saja membuat Neraca Komoditas. Namun, bagi kebanyakan orang barang baru itu masih samar. Bahkan, ada pejabat yang menyatakan Neraca Komoditas bisa mengungkap korupsi. 

Padahal, Neraca Komoditas hanya sekadar informasi bukan alat bukti. Jadi, kalau mau mengungkap korupsi ekspor-impor mesti ada laporan terlebih dulu, seperti selama ini tanpa Neraca Komoditas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengatakan NK diharapkan bisa memberikan kepastian pada tiga pihak. Pertama, produsen dalam hal ini entah nelayan, petani atau industri. Kedua, untuk pelaku perdagangan ekspor impor, dan ketiga, kepada negara sebagai administrator yang memberikan izin ekspor impor maupun kebijakan baik fiskal maupun moneter dalam mengontrol neraca komoditas.

Catatan Masalah Neraca Komoditas

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta menyatakan bahwa hadirnya neraca komoditas bila tidak disertai dengan pemahaman terkait kompleksitas rantai pasok, akan membawa masalah baru. Selain itu, implementasi Neraca Komoditas dihadapkan pada banyak tantangan, seperti pengumpulan data konsumsi dan produksi di tingkat perusahaan, konsumen, produk, industri, dan nasional. Selain itu, adalah estimasi dan pemetaan dampak data ini pada rantai nilai industri dan jaringan produksi global.

Krisna menjelaskan, sistem yang ada tidak hanya diganggu oleh kesulitan-kesulitan ini tetapi juga oleh ketidaksepakatan antara kementerian yang mengumpulkan data tentang data mana yang harus digunakan.

Data yang dikumpulkan, kata dia, juga merupakan kuantitas produksi dan konsumsi yang disederhanakan yang cenderung mengabaikan masalah seperti kualitas, kemudahan servis dan kemampuan pengiriman.

Sementara perselisihan data antar kementerian dapat dikurangi, perselisihan data antar perusahaan lebih sulit untuk ditangani.

Lebih lanjut Krisna menambahkan, di tahun 2023 penerapan lebih banyak komoditas selain dari lima komoditas yang sudah ditetapkan, akan meningkatkan level kompleksitas penerapannya.

“Kita ambil contoh baja. Baja memiliki banyak karakteristik teknis yang sangat beragam dan seringkali didesain khusus untuk produk tertentu. Dampaknya akan sangat besar terhadap industri hilir andalan Indonesia seperti otomotif dan elektronika,” urainya.

Dia  mengapresiasi inisiatif pengumpulan data yang lebih baik untuk mewujudkan basis data perdagangan Indonesia yang akan bermanfaat untuk analisis data dan studi berbasis bukti yang lebih baik dalam rangka penyusunan kebijakan.

Namun, lanjut dia, menggunakan data tersebut secara terburu-buru malah berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha, terutama usaha industri yang terintegrasi dengan rantai pasok global.

“Seiring transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang lebih kompleks, perdagangan internasional pun akan menjadi semakin kompleks. Kami berharap agar neraca komoditas tidak memberikan ilusi bahwa mengontrol industri dan perdagangan adalah sesuatu yang mudah dilakukan,” tandas Krisna.

Lebih dari itu, Peraturan Presiden No. 32/2022 tidak memberikan definisi atau Kode Harmonized System (HS)3 yang spesifik untuk komoditas yang termasuk dalam cakupannya, selain hanya lima barang komoditas yang telah disebutkan di atas secara umum. Komoditas yang termasuk dalam cakupan Neraca Komoditas (baik untuk tahun 2022 maupun 2023) akan mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan No. 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kedua peraturan tersebut berisi daftar produk yang diatur oleh perizinan ekspor dan impor, termasuk lima komoditas tersebut. 

Menariknya, kedua peraturan ini ditetapkan pada tanggal 1 April 2021, yakni sepuluh bulan sebelum Peraturan Presiden No. 32/2022 diterbitkan.

Walaupun Peraturan Presiden No. 32/2022 menyebutkan bahwa Neraca Komoditas untuk lima barang tersebut telah berlaku, bentuk hukumnya masih belum jelas. Peraturan ini menyebutkan bahwa Neraca Komoditas dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi hingga memo ini terbit, masih belum ada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang lima komoditas tersebut. Ada kemungkinan bahwa Neraca Komoditas untuk lima komoditas tersebut hanya ada dalam sistem tanpa dasar hukum yang eksplisit.

Ditambah lagi, selain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan, belum ada Peraturan Menteri untuk empat komoditas lainnya yang diberlakukan hingga ringkasan kebijakan ini ditulis. Karena Neraca Komoditas untuk empat komoditas ini telah diberlakukan, ketiadaan peraturan ini menciptakan kekosongan regulasi yang membingungkan. Selain dari produk-produk perikanan yang sudah pasti akan dipantau oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih terdapat ketidakjelasan terkait Kementerian apa yang akan memantau empat komoditas lainnya karena belum ada peraturan yang jelas.

Tahapan Neraca Komoditas (Sariagri/Faisal Fadly)
Tahapan Neraca Komoditas (Sariagri/Faisal Fadly)

Menyatukan Data yang Menguntungkan Usaha

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Suryadi Sasmita mengatakan bahwa para pengusaha menerima dengan baik hadirnya sistem nasional neraca komoditas.

“Pengusaha ini, jujur kata kami menerima dengan baik. Kenapa? Karena K/L kadang-kadang bermasalah, dengan ini ada yang menyatukan, ini menguntungkan bagi pengusaha,” terangnya.

Suryadi mengungkapkan bahwa transparansi yang diberikan oleh neraca komoditas merupakan harapan bersama. Menurutnya, sistem ini akan membawa pertumbuhan bagi perusahaan terbuka (Tbk).

“Keuntungan daripada NK ini menurut saya semua dapat, pengusaha dapat karena bisa efisien, bisa lebih transparansi, perizinan lebih meyakinkan, penerimaan pajak pemerintah juga akan dapat, konsumen juga harga jadi terjangkau,” imbuhnya.

Peraturan Presiden No 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas (Sariagri/Faisal Fadly)
Peraturan Presiden No 32 Tahun 2022 Tentang Neraca Komoditas (Sariagri/Faisal Fadly)

Suryadi juga tak menampik bahwa hadirnya neraca komoditas ini juga banyak kendalanya. Pertama, terkait implementasi yang akan berubah di tingkat daerah seperti halnya pada sistem OSS. Kedua, harus ada gugus tugas neraca komoditas yang dipegang oleh kementerian agar para pengusaha dapat mengadukan permasalahan yang akan terjadi.

“Tadi dikatakan sekarang kita akan sistem IT, IT ini ada yang baik ada yang tidak. Jadi OSS juga yang diproblem kebanyakan di menengah ke bawah, sedangkan pengusaha beras dari lima komoditas ini itu kan banyak yang menengah ke bawah. Itu yang perlu kita didik ke daerah, bagaimana mengisinya, itu semua tidak mudah,” katanya.

Ketiga, komoditas pangan ini semuanya tergantung terhadap cuaca, di mana ketika cuaca buruk dikhawatirkan terjadi gagal panen sehingga stok barang akan kurang dan menyebabkan inflasi.

“Harga, harga juga fluktuasi, seperti sekarang inflasi tiba-tiba gandum kurang dan sebagainya, nah ini importir bagaimana. Yang ingin saya tanyakan bahwa produsen tidak semua jadi traders, traders belum tentu produsen, apakah data ini nanti sampai ke kecil-kecil traders itu yang di kota/daerah, karena ini bukan sedikit it’s very a big job.” tandasnya.

“Memang pengusaha-pengusaha di Indonesia ini sebetulnya mereka tuh memikirkan kepastian hukum nomor satu, kalau ini sudah benar-benar bisa dijalankan ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu, diharapkan oleh para pengusaha,” pungkasnya.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio juga mengatakan hal yang sama bahwa implementasi neraca komoditas ini perlu dikoordinasikan dengan baik di tingkat daerah.

“Tidak semua pengusaha paham atau bisa main komputer, tetapi kalau dia macet (bermasalah) itu ada tempat bertanya, terutama di daerah. Karena semakin dia tidak tahu dan tidak bisa bertanya, kemudian bertanya kepada orang yang tidak berhak itu pasti kacau,” jelasnya.

Baca Juga: Laporan Khusus: Ekspor Impor Kukejar, Neraca Komoditas Kudapat
Dibuka Melemah, Rupiah Hari Ini dalam Tekanan

Agus mengungkapkan selain mensosialisasikan neraca komoditas kepada masyarakat dan pengusaha, terpenting yaitu ada satu pihak yang siap menjelaskan terkait izin-izin yang diperlukan oleh pengusaha.

“Jadi intinya itu cuma dua, dengan NK pemerintahan lebih baik, kemudian pengusaha jadi lebih pasti bahwa dia kerjanya apa, berapa harus impor, dan ada tempat terutama di daerah pengusaha kalau bertanya soal NK ini bagaimana mau impor, persyaratannya dan komunikasi harus terus dilakukan. Saya yakin kalau ini bagus, semua bagus,” tandasnya. (yoyok bp, arief ferdianto, rashif usman, putri ainur islam)

Video Terkait