CIPS: Digitalisasi Bantu UMKM Naik Kelas, Tapi Pengetahuan Teknologi Rendah

Ilustrasi Digitalisasi UMKM (Pixabay)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Jumat, 24 Juni 2022 | 19:25 WIB

Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Krisna Gupta mengatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkembang dan naik kelas, terlebih setelah melalui masa pandemi.

“UMKM perlu terus didorong untuk menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan usahanya. Digitalisasi dapat membantu menghemat anggaran untuk pemasaran, menjangkau pasar yang lebih luas dan membuka peluang untuk mengembangkan produknya,” ujarnya melalui siaran resmi CIPS, Kamis (24/6/2022).

Krisna mengungkapkan, pandemi telah mempercepat transformasi digital di Indonesia, termasuk bagi UMKM. Kebijakan pembatasan sosial serta perubahan pola konsumsi masyarakat memaksa UMKM untuk mengubah operasional usaha dengan menggunakan platform digital untuk pemasaran.

Namun, lanjut dia, pengetahuan teknologi yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, dan tenaga kerja yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi masih menjadi kendala digitalisasi UMKM.

“Keragaman jenis UMKM juga membutuhkan intervensi yang tidak seragam supaya hasil yang diharapkan bisa tercapai,” terang Krisna.

Berdasarkan penelitian CIPS, perlu ada basis data yang andal dan diperbarui secara berkala untuk memetakan banyak bentuk UMKM agar memberikan intervensi yang tepat.

Krisna menambahkan untuk mengatasi hal ini, kementerian dan lembaga harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan swasta dan mengadopsi koregulasi atau pengaturan bersama, di mana ada pembagian tanggung jawab antara negara dan pemangku kepentingan swasta berbasis luas baik dalam pembuatan kebijakan maupun penegakannya.

Baca Juga: CIPS: Digitalisasi Bantu UMKM Naik Kelas, Tapi Pengetahuan Teknologi Rendah
CIPS: Digitalisasi Solusi UMKM Berkembang dan Naik Kelas

Mengenali berbagai jenis dan kebutuhan UMKM sangat penting untuk intervensi kebijakan yang optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga perlu didukung adanya basis data yang akurat.

Tetapi agar ini efektif, pihak swasta seperti penyedia pasar online atau asosiasi bisnis harus terlibat dalam pembuatan dan penegakan kebijakan dengan menggunakan pendekatan co-regulation atau pengaturan bersama. Pemangku kepentingan publik dan swasta perlu saling melengkapi satu sama lain untuk meningkatkan akurasi basis data UMKM.

Video Terkait