Pemerintah Tegas Tak Akan Cabut DMO Meski Dianggap Hambat Ekspor CPO

Hasil perkebunan sawit. (Dok.Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Rabu, 29 Juni 2022 | 11:30 WIB

Sariagri - Pemerintah berkomitmen tetap memberlakukan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk produk minyak sawit. Penekanan itu sebagai respon terhadap sikap petani dan pengusaha kelapa sawit yang menginginkan penghapusan beban DMO, DPO dan Flush Out (FO) karena dinilai menghambat laju ekspor hingga merusak harga tandan buah segar (TBS).

Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menegaskan kebijakan DMO, DPO dan FO memiliki tujuan jelas untuk memastikan suplai minyak goreng domestik tersedia.

"Kalau tidak ada DMO dan DPO bisa jadi semua ekspor, nanti terjadi kelangkaan," ujar Rachmat Kaimuddin dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (28/6/2022).

Menurut Rachmat, jika DMO dan DPO dihapuskan ada risiko harga minyak goreng akan melambung lagi.

"Padahal itu yang paling pertama, kita ingin menjaga minyak tersedia dan terjangkau," katanya.

Selain itu, lanjut Rachmat, untuk kebijakan FO diperuntukan bagi produsen yang tidak menjalankan DMO tetapi ingin ekspor. Namun, produsen harus membayar lebih untuk ekspor melalui mekanisme FO.

"Tentunya karena FO ini ibarat jalan tol ada biaya yang lebih diberikan. Kalau DMO itu ada pengorbanan subsidi yang mereka lakukan, kalau yang FO ini harus membayar hal yang sama. Karena kalau tidak ini tidak adil buat pengusaha-pengusaha yang ikut di DMO SIMIRAH," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan saat ini 450.000 ton DMO dari Simirah telah disalurkan kepada distributor.

Produsen atau perusahaan yang telah menjalankan DMO dan DPO akan diterbitkan perizinan ekspor (PE) yang berlaku selama enam bulan. Adapun kuota ekspor yang diberikan kepada produsen yang menjalankan DMO adalah 5 kali dari jumlah DMO yang tersalurkan. Oke menyebutkan, dari 958 PE, sebanyak 508 PE telah diterbitkan.

Adapun saldo ekspor melalui FO, kata Oke, ditetapkan sebesar 1,16 juta ton yang harus diselesaikan produsen hingga batas waktu 31 Juli 2022.

Oke menambahkan ekspor CPO mengalami hambatan di tingkat produsen karena berbagai kendala eksternal sehingga realisasi ekspor baru sekitar 50 persen dari target 3,4 juta ton.

Baca Juga: Pemerintah Tegas Tak Akan Cabut DMO Meski Dianggap Hambat Ekspor CPO
Ini Kompensasi Bagi Produsen yang Dukung Program Migor Minyakita



"Intinya total kuota ekspor itu 3,4 juta ton, rata-rata realisasinya sudah di atas 50 persen. Tapi kita masih punya waktu, karena yang FO dibatasi ekspornya hanya sampai 31 Juli 2022 sementara yang DMO itu batasannya masih panjang," sebutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 102/2022 menetapkan tarif bea keluar untuk flush out CPO sebesar USD 488/MT, RBD Palm Oil USD 351/MT, RBD PAlm Olein USD 392/MT, UCO USD 48/MT dan residu (nilai FFA kurang dari 20 persen) sebesar USD 488/MT. Tarif tersebut berlaku hingga 31 Juni 2022 sebagai upaya percepatan penyaluran ekspor.

 

Video Terkait